AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN

AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN

Di Negara kita Indonesia, Sistem Perpajakan (Taxation) menganut sistem Self Assessment yang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung,menyetor dan melaporkan sendiri aatas pajak yang terurang.

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 (1) UU PPh, Penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajip Pajak atas seluruh penghasilannya. Akan tetapi tidak semua penghasilan dikenakan pajak penghasilan, mengingat fungsi dari Pajak dalam pencapaian kebijakan ekonomi.

Pada pembahasan kali ini kita akan coba mengupas mengenai Akuntansi Pajak Penghasilan. Yang mana pajak penghasilan itu sendiri terdiri dari :

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

2. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

3. Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)
4. Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21
5. Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22
6. Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23
7. Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 24
8. Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25
9. Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 26

 

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21

Pada PPh Pasal 21 melekat penggunaan istilah “Pemotongan”. Istilah pemotongan digunakan untuk menyatakan objek yang dikenakan pemotongan yaitu penghasilan bruto yang dibayar oleh “Pemberi Kerja”. Karena adanya aliran penghasilan, sehinga penghasilan yag diterima “Pekerja” tidak utuh. Tetapi dipotong PPh 21.

Tata cara pemotongan penghasilan untuk  pegawai tetap sebagaimana menentukan penghasilan neto pegawai tetap, penghasilan bruto dikurangi dengan:

1.  Biaya jabatan

Biaya Jabatan ialah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan nominal maksimal Rp. 6.000.000 setahun atau Rp. 500.000 sebulan;

2. Iuran yang terkait dengan gaji kepada dana pensiun yang mana pendiriannya telah diakui/disahkan oleh negara (Menteri Keuangan) dan Iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara Jamsostek, kecuali kepada badan penyelenggara Taspen, yang dibayar oleh pegawai;

3. Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai Pasal 17 UU PPh.

 

CONTOH PERHITUNGAN PPh PASAL 21 & PENCATATAN MELALUI AYAT JURNAL

Tn. Darusman adalah pegawai tetap PT Nagoya telah ber NPWP memperoleh penghasilan Rp7.000.000/bulan. Kewajiban setiap bulan yg harus dibayar adalah Iuran Pensiun 50.000. berdasarkan data tersebut hitung PPh 21 jika Tn. Darusman telah menikah dan tidak memiliki tanggungan serta bagaimana pencatatan ayat jurnal oleh PT Nagoya.

Gaji Sebulan			7.000.000
Pengurang
1. Biaya Jabatan 5%x7.000.000	350.000
2. Iuran Pensiun	50.000
			(400.000)
Penghasilan Neto sebulan			6.600.000
Penghasilan Neto setahun			79.200.000
(12x6.600.000)
PTKP
Untul Wajib Pajak	54.000.000
Untuk Status Kawin	4.500.000
			(58.500.000)
Penghasilan Kena Pajak			20.700.000
PPh 21 setahun      =	5% X 20.700.000		1.035.000
PPh 21 sebulan      =	12 x 1.035.000		86.250

 

Ayat Jurnal dibuat:

1. Saat pemotongan pajak dan pembayaran gaji setiap bulan

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
	Biaya gaji	7.000.000
	Iuran Pensiun Terutang		50.000
	PPh Pasal 21 Terutang		86.250
	Kas dan Bank		6.863.750
	Total	7.000.000	7.000.000

2. Saat perusahaan menyetor ke kas Negara dan pembayaran iuran pensiun via Bank

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
	PPH Pasal 21 Terutang	86.250
	Iuran Pensiun Terutang	50.000
	Kas dan Bank		136.250
	Total	136.250	136.250

 

Kemungkinan lain penanggung pajaknya sebagian atau seluruhnya adalah pemberi kerja, dapat berupa tunjangan pajak atau berupa kenikmatan. Pelakuan pajaknya adalah:

1. Bagi pihak pemberi kerja tunjangan pajak tersebut dapat dijadikan biaya. Sedangkan bagi pekerja tunjangan pajak tadi jadi penghasilan.

2. Kenikmatan berupa pajak penghasilan pasal 21 atas pekerja yang ditanggung oleh pemberi kerja tidak dapat dibiayakan oleh pemberi kerja. Demikian sebaliknya bagi pekerja tidak dinyatakan sebagai penghasilan.

 

Contoh:

Tn. Wijaya berstatus kawin dan mempunyai tanggungan 1 orang anak bekerja pada PT AA Group. Dengan gaji sebulan Rp8.000.000 dan diberikan tunjangan pajak sebesar Rp50.000 serta iuran pensiun yang dibayar Tn Wijaya Rp25.000/bulan ke Yayasan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

 

Gaji Sebulan	Rp	8.000.000
Tunjangan Pajak	Rp	50.000
PPh Pasal 21 terutang	Rp	137.375
Iuran Pensiun yang dibayar	Rp	25.000

 

Ayat Jurnal yang disusun:

1. Saat Pembayaran Gaji

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
	Biaya gaji	8.000.000
	Tunjangan pajak	50.000
	Iuran Pensiun Terutang		25.000
	PPh Pasal 21 Terutang		137.375
	Kas dan Bank		7.887.625
	Total	8.050.000	8.050.000

2. Saat Penyetoran PPh Pasal 21 dan iuran pensiun

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
	PPH Pasal 21 Terutang	137.375
	Iuran Pensiun Terutang	25.000
	Kas dan Bank		162.375
	Total	162.375	162.375

3. Saat pembebanan biaya atas tunjangan pajak

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
	Saldo Laba	50.000
	Tunjangan Pajak		50.000
	Total	50.000	50.000

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22

Contoh: PT. Building Mitrakarya adalah distributor tunggal Semen Padang menjual Semen seharga Rp400.000.000 kepada PT. Interior Jaya secara tunai. Tarif PPh Pasal 22 sebesar sebesar 0.25% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN.

 

Ayat Junal yang disusun PT.  Building Mitrakarya (Pihak pemungut)

1. Saat terjadi transaksi (Penjual)

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
	Kas dan Bank	401.000.000
	PPh Pasal 22 Terutang		1.000.000
	Penjualan		400.000.000
	Total	401.000.000	401.000.000

2. Saat Penyetoran PPh Pasal 22

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
	PPh Pasal 22 Terutang	1.000.000
	Kas dan Bank		1.000.000
	Total	1.000.000	1.000.000

 

Ayat Jurnal yang disusun oleh PT. Interior Jaya (Pihak yang dipungut)

1. Saat Melakukan Pembelian barang (Pembeli)

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
	Pembelian	400.000.000
	PPh Pasal 22	1.000.000
	Kas dan Bank		401.000.000
	Total	401.000.000	401.000.000

 

2. Saat Pengkreditan Pajak

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
	PPh Terutang	1.000.000
	PPh Pasal 22		1.000.000
	Total	1.000.000	1.000.000

 

Apabila dalam transaksi lainnya ternyata PPh pasal 22 bersifat final, maka pencatatan dalam akun PPh pasal 22 tampak dari pihak pemungut. Contoh diatas terlihat bahwa pengenaan  PPh pasal 22 bersifat tidak final. Ayat jurnal yang dibuat pihak pemungut seperti membeli barang dari luar negeri, misalkan:

PT. Industri Nusantara mengimpor bahan baku dari Singapura seharga US$ 1.1. Nilai kurs Bank pada saat transaksi US$ 1 = RP 14.200. Nilai kurs pajak saat itu adalah US$1 = 14.100, maka perhitungan pajaknya adalah sebagai berikut.

Nilai kontrak termasuk PPN	=	1.1 x 14.200.000	=	Rp     15.620.000
DPP PPN	=	100/110 x Rp 15.620.000	=	Rp     14.200.000
PPh Pasal 22	=	2.5% x Rp 15.620.000	=	Rp          355.000

 

Sedangkan Ayat jurnal yang dicatat PT. Industri Nusantara sebagai berikut:

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
	Pembelian	14.200.000
	PPN Impor	1.420.000
	PPh Pasal 22 Terutang		355.000
	Utang Usaha		15.265.000
	Total	15.620.000	15.620.000

 

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23

Pada akuntansi komersial maupun akuntansi pajak yang berkaitan dengan pencatatan PPh pasal 23 tidak terdapat perbedaan. Mengingat PPh pasal 23 yang sifat pengenaannya final atau pengenaannya bersifat tidak final, maka pencatatan PPh pasal yang bersifat tidak final akan dicatat pada kedua belah pihak.

Sebagai contoh PT. Anjani Prima membayar bunga pinjaman kepada PT. Galaxi sebesar 200.000.000 atas pembayaran tersebut dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto.

Ayat jurnal yang dibuat oleh PT. Anjani Prima (Pemberi Penghasilan)

1. Saat pembayaran bunga

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
	Biaya bunga	200.000.000
	PPh Pasal 23 Terutang		30.000.000
	KAS dan BANK		170.000.000
	Total	200.000.000	200.000.000

2. Saat menyetor ke Kas Negara melalui BANK Persepsi

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
	PPh Pasal 23 Terutang	30.000.000
	KAS dan BANK		30.000.000
	Total	30.000.000	30.000.000

 

Ayat jurnal yang dibuat oleh PT. Galaxi (Penerima Penghasilan)

1. Saat menerima bunga

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
	KAS dan BANK	170.000.000
	PPh Pasal 23	30.000.000
	Penghasilan bunga		200.000.000
	Total	200.000.000	200.000.000

2. Saat pengkreditan

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
	PPh Terutang	30.000.000
	PPh Pasal 23		30.000.000
	Total	30.000.000	30.000.000

 

 

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25

Contoh Ayat jurnal PPh Pasal 25:

Saat pembayaran setiap bulan

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
	PPh Pasal 25	4.000.000
	KAS dan BANK		4.000.000

Saat diperhitungkan dengan PPh Terutang

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
	PPh Terutang	48.000.000
	PPh Pasal 25		48.000.000

 

(selama 12 bulan rata-rata membayar Rp 4.000.000 perbulan)

Pembayaran PPh Pasal 25 sebagai angsuran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak setiap bulan yaitu paling lambat tanggal 15 bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Contoh:

PT. Ending Sukses membayar PPh Pasal 25 bulan maret 2018 sebesar Rp300.000.000 sehingga ayat jurnal yang disusun saat pembayaran tunai sebagai berikut:

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
	PPh Pasal 25	300.000.000
	KAS dan BANK		300.000.000

 

Setelah pajak terutang (sesuai SPT tahunan PPh ) dilakukan pengkreditan dengan kredit pajak lainnya yang tidak bersifat final seperti pph pasal 21, pph pasal 22, PPh pasal 23, dan pph pasal 24, sisanya masih harus dikurangi dengan angsuran pajak ( PPh pasal 25) yang telah disetor selama satu tahun pajak. Apabila ternyata masih terdapat bagian pajak terutang yang belum dibayar pada akhir tahun (PPh pasal 29), maka setoran harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak. Demikian sebaliknya, kemungkinan menunjukkan lebih bayar maka dapat direstitusi. Misalkan:

1. Saat akhir tahun perhitungan kurang bayar.

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
	PPh Terutang	60.000.000
	PPh Pasal 25		48.000.000
	PPh Pasal 29 Terutang		12.000.000
	Total	60.000.000	60.000.000

 

2. Saat pelunasan PPh Pasal 29

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
	PPh Pasal 29 Terutang	12.000.000
	KAS dan BANK		12.000.000
	Total	12.000.000	12.000.000

 

3. Saat akhir tahun atau perhitungan lebih bayar

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
	PPh Terutang	40.000.000
	PPh Pasal 28A lebih bayar	8.000.000
	PPh Pasal 25		48.000.000
	Total	48.000.000	48.000.000

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 26

Khusus untuk PPh pasal 26 apabila terjadi pembayaran dividen dan bunga yang ditujukan pembayarannya kepada wajib pajak luar negeri yang bersifat final (tetapi juga perlu diperhatikan adanya perjanjian perpajakan dengan negara lain) maka tarif yang umumnya diberlakukan untuk PPh pasal 26 yaitu sebesar 20% (dua puluh persen) haruslah diberlakukan penyesuaian dengan tarif menurut perjanjian perpajakan. Dengan menggunakan tarif yang lebih rendah terhadap wajib pajak luar negeri harus menunjukan keterangan domisili dari kantor pajak negara asal. Secara umum akuntansi komersial dan akuntansi pajak berkaitan dengan PPh pasal 26 tidak terdapat perbedaan perlakuan.

Sebagai contoh, PT. Elklasiko membayar premi asuransi kepada Nagoya Corporation Ltd. sebesar 30.000.000 dengan perkiraan penghasilan neto sesuai keputusan menteri keuangan sebesar 50%

Perhitungan PPh pasal 26 yang dipotong oleh PT. Elklasiko = (20% x 50% x 30.000.000) = 3.000.000

 

Ayat jurnal bagi pihak pemotong:

1. Saat pemotongan PPh pasal 26

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
	Premi Asuransi	30.000.000
	KAS dan BANK		27.000.000
	PPh Pasal 26 Terutang		3.000.000

2. Saat penyetoran PPh pasal 26

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
	PPh Pasal 26 Terutang	3.000.000
	KAS dan BANK		3.000.000

Sifat pengenaan PPh Pasal 26 adalah final, sehingga tidak dapat dikreditkan dengan pajak terutang lainnya.

 

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

Contoh:

PT BANK AMAN membayar bunga bank sebesar 10.000.000 kepada PT AMIRKHAN atas deposito.

Jumlah bunga yang dibayarkan = 20% x 10.000.000 = 2.000.000. Ayat jurnal yang dibuat oleh PT BANK AMAN adalah sebagai beriku:

1. Saat pengakuan beban bunga

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
	Beban bunga	10.000.000
	Utang bunga		8.000.000
	PPh final		2.000.000

2. Saat pembayaran beban bunga

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
	Utang bunga	8.000.000
	PPh final	2.000.000
	KAS dan BANK		10.000.000

 

BEBERAPA JENIS PENGHASILAN YANG PENGENAAN PAJAKNYA BERSIFAT FINAL

1. HADIAH UNDIAN

Tn. Ridwan memperoleh hadiah undian yang diperolehnya dengan cara undian sebesar Rp100.000.000 tunai.

Ayat Jurnal

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
	KAS dan BANK	75.000.000
	PPh final	25.000.000
	Hadiah undian		100.000.000
	Total	100.000.000	100.000.000

 

2. PERSEWAAN TANAH DAN BANGUNAN

Misalkan PT. Alam Sejahtera membayar sewa tanah dan bangunan sebesar Rp50.000.000.

Ayat jurnal:

1. Saat pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2)

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
	Beban sewa bangunan	50.000.000
	PPh final		5.000.000
	KAS dan BANK		45.000.000

2. Saat penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2)

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
	PPh final	5.000.000
	KAS dan BANK		5.000.000