PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

Pajak Penghasilan Pasal 25

Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak berjalan untuk suatu bulan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang PPh.

Sederhananya, Ketentuan ini mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan.

Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan :

1. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
2. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,

dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

 

Contoh :

Pajak Penghasilan yang terutang		50.000.000
dikurangi :
Pajak Penghasilan yang dipotong pemberi Kerja (Pasal 21)	15.000.000
Pajak Penghasilan yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22)	10.000.000
Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23)	2.500.000
Kredit Pajak Penghasilan luar negeri (Pasal 24)	7.500.000
Jumlah kredit pajak		(35.000.000)
Selisih		15.000.000
Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25		1.250.000

Jadi, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp1.250.000,00 (Rp15.000.000,00 dibagi 12).

Apabila Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam contoh di atas berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh untuk bagian tahun pajak yang meliputi masa 6 (enam) bulan dalam tahun 2009, besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri setiap bulan dalam tahun 2010 adalah sebesar Rp2.500.000,00 (Rp15.000.000,00 dibagi 6).

Mengingat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi adalah akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya dan bagi Wajib Pajak badan adalah akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan belum dapat dihitung sesuai dengan ketentuan pada ayat (1).

Berdasarkan ketentuan ini, besarnya angsuran pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan adalah sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu.

Contoh:

Apabila Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi pada bulan Februari 2010, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak tersebut untuk bulan Januari 2010 adalah sebesar angsuran pajak bulan Desember 2009, misalnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Apabila dalam bulan September 2009 diterbitkan keputusan pengurangan angsuran pajak menjadi nihil. sehingga angsuran pajak sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2009 menjadi nihil, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak untuk bulan Januari 2010 tetap sama dengan angsuran bulan Desember 2009, yaitu nihil.

Pada dasarnya besarnya pembayaran angsuran pajak oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan sedapat mungkin diupayakan mendekati jumlah pajak yang akan terutang pada akhir tahun. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan ini dalam hal-hal tertentu Direktur Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk menyesuaikan perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan apabila terdapat kompensasi kerugian; Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan tidak teratur; atau terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Contoh 1 :

Penghasilan PT X tahun 2009	120.000.000
Sisa kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan	150.000.000
Sisa kerugian yang belum dikompensasikan tahun 2009	30.000.000

 

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2010 adalah:

Penghasilan yang dipakai dasar penghitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 = Rp120.000.000,00 - Rp30.000.000,00 = Rp90.000.000,00.

 

Pajak Penghasilan yang terutang :

28% x Rp90.000.000,00 = Rp25.200.000,00

Apabila pada tahun 2009 tidak ada Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24, besarnya angsuran pajak bulanan PT X tahun 2010 = 1/12 x Rp25.200.000,00 = Rp2.100.000,00.

 

Contoh 2:

Dalam tahun 2009, penghasilan teratur Wajib Pajak A dari usaha dagang Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan penghasilan tidak teratur sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Penghasilan yang dipakai sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 dari Wajib Pajak A pada tahun 2010 adalah hanya dari penghasilan teratur tersebut.

 

Contoh 3:

Perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak dapat terjadi karena penurunan atau peningkatan usaha. PT B yang bergerak di bidang produksi benang dalam tahun 2009 membayar angsuran bulanan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Dalam bulan Juni 2009 pabrik milik PT B terbakar. Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mulai bulan Juli 2009 angsuran bulanan PT B dapat disesuaikan menjadi lebih kecil dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Sebaliknya, apabila PT B mengalami peningkatan usaha, misalnya adanya peningkatan penjualan dan diperkirakan Penghasilan Kena Pajaknya akan lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kewajiban angsuran bulanan PT B dapat disesuaikan oleh Direktur Jenderal Pajak.

 

Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi :

1. Wajib Pajak baru;
2. Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala; dan
3. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% dari peredaran bruto.

 

Contoh Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Baru

PT. A terdaftar pada Bulan Februari 2019 di KPP ABC, maka Angsuran PPh Pasal 25 pada Tahun Pajak 2019 (Februari s.d. Desember) untuk PT. A adalah NIHIL.

 

Contoh Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Baru dalam rangka penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan usaha

Pada Bulan Mei Tahun 2019 PT. X dan PT. Y melakukan penggabungan usaha, sehingga terbentuk Badan Usaha baru yaitu PT. Z. Angsuran PPh Pasal 25 PT. X pada Bulan April adalah sebesar 250.000.000 dan angsuran PPh Pasal 25 PT. Y adalah sebesar 450.000.000. Sehingga untuk besarnya Angsuran PPh Pasal 25 sisa Tahun Pajak 2019 adalah 700.000.000 (250.000.000 + 450.000.000).

Sanksi Keterlambatan Pembayaran PPh Pasal 25

Apabila wajib pajak terlambat membayar, maka WP akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

Misalnya: untuk bulan Februari 2014, WP terlambat dan baru membayarnya pada 16 Maret. Sesuai Pasal 9 ayat (2a) UU KUP, WP dikenai bunga 2%.

 

 

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Laporan posisi Keuangan

Majalah forbes setiap tahun melakukan penelitian dan menyusun peringkat orang terkaya di dunia. Dan Asia Finance setiap tahun melakukan hal yang sama dalam menyususn peringkat orang terkaya di Asia dan Indonesia. Parameter yang digunakan untuk mengukur dan merating peringkat para konglomerat atau kalau bahasa kerennya “sultan”  tersebut dari Nilai Kekayaan atau Aset bersih yaitu jumlah kekayaan atau harta setelah dikurangi dengan total utang atau kewajiban mereka. Demikian juga jika kita ingin mengukur harta/ nilai suatu entitas antara lain yang paling penting untuk dihitung adalah jumlah harta Neto atau Aset neto yang dimiliki saat ini. nah untuk kita dapat melakukan perhitungan tersebut dengan baik disini kita perlu adanya Laporan Posisi Keuangan.

Laporan posisi keuangan (Statement of financial potition) atau lebih di kenal juga dengan sebutan “Neraca (Balance Sheet). Pengertian umum Neraca dapat diartikan “keseimbangan”.

Dalam Laporan posisi Keuangan terdapat informasi yang menyajikan Aset, Liabilitas dan Ekuitas yang digunakan nantinya sebagai Analisis kondisi keuangan suatu entitas. dan dalam hal ini para analis menggunakan Laporan posisi Keuangan untuk menilai likuiditas, solvabilitas dan fleksibilitas keuangan.

Likuiditas (Liquidity) menggambarkan “berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk suatu aset direalisasikan atau dikonversikan menjadi uang tunai”. Dalam hal ini kreditor sangat tertarik pada rasio likuiditas jangka pendek suatu perusahaan.

Solvabilitas (solvency) lebih mengacu pada kemampuan pada suatu perusahaan untuk membayar/melunasi liabilitas (utang) pada saat jatuh tempo. Lazimnya diukur dengan menghitung rasio Solvabilitas (solvency ratio).

Likuiditas dan Solvabilitas mempengaruhi fleksibilitas keuangan (financial flexibility) suatu perusahaan. Sebagai contoh perusahaan dapat menjadi begitu sarat dengan utang, sehingga tidak fleksibel. Secara financial memiliki sedikit atau bahkan malah tidak ada sumber kas untuk membiayai ekspansi dan/atau untuk melunasi utang yang jatuh tempo. Suatu perusahaan dengan tingkat fleksibelitas keuangan yang tinggi secara relatif akan lebih mudah bertahan menghadapi masa sulit, angun kembali dari kerugian serta mampu mengambil setiap kesempatan usaha yang datang tak terduga. Pada umumnya semakin besar fleksibelitas keuangan suatu perusahaan (corporate), maka semakin kecil risiko kebangkrutan.

 

Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Neraca terdiri dari tiga unsur, yaitu :

1. Aset, yaitu sumber daya yang dikendalikan oleh entitas dimana manfaat ekonomi masa depan diharapkan akan mengalir ke entitas.
2. Liabilitas, yaitu kewajiban suatu entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiaan nya diperkirakan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.
3. Ekuitas, yaitu hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas.

Dimana ketiga unsur tersebut Aset, Liabilitas, dan Ekuitas membentuk suatu persamaan akuntansi berikut:

Aset = Liabilitas + Ekuitas

 

FORMAT LAPORAN POSISI KEUANGAN

IFRS tidak menentukan urutan atau format dimana perusahaan menyajikan pos yang ada dalam laporan posisi keuangan. Secara umum banyak perusahaan menyajikan aset terlebih dahulu, kemudian Ekuitas dan terakhir liabilitas. Sedangkan perusahaan lain menyajikan berdasarkan kelompok lancar dan tidak lancar. Dimana perusahaan menyajikan aset lancar terlebih dahulu dibagian Aset dan Liabilitas jangka pendek terlebih dahulu pada bagian liabilitas.

Secara umum untuk menyajikan informasi laporan posisi keuangan, perusahaan menggunakan dua bentuk laporan posisi keuangan, yaitu:

1. Bentuk Akun, atau 

2. Bentuk Laporan.  

 

1. Bentuk akun (Account form)/Neraca Skontro

Bentuk akun (Account form) atau lebih dikenal dengan sebutan Neraca Skontro. Bentuk Akun merupakan bentuk neraca yang berisi Aset yang dibagi menjadi beberapa bagian di sisi kiri dan Ekuitas & Liabilitas yang juga dibagi menjadi beberapa bagian disisi kanan. Kelemahan utama bentuk ini adalah membutuhkan ruang yang cukup luas untuk menyajikan pos yang berdampingan. Sering kali ditemukan bentuk akun membutuhkan dua halaman yang saling berhadapan.

 

2. Bentuk Laporan (Report form)/Neraca Staffel

Untuk mengatasi permasalahan tersebut kita dapat menggunakan Bentuk Laporan (Report form) atau dikenal juga dengan nama Neraca Staffel. Bentuk Laporan (Report form) merupakan suatu bentuk neraca yang memuat daftar dari atas kebawah dalam tiga bagian.

 

Ilustrasi 1 : Laporan posisi keuangan Bentuk akun (Account form)

 

 

Ilustrasi 2 : Laporan posisi keuangan Bentuk Laporan (Report form)